DPR Singkatan dari Apa? Pengertian, Tugas, dan Fungsinya dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

Dalam kehidupan bernegara, kita sering mendengar istilah DPR di berbagai media — baik saat pembahasan undang-undang, rapat paripurna, hingga isu politik nasional. Namun, masih banyak masyarakat yang belum memahami secara utuh DPR singkatan dari apa, apa tugasnya, dan bagaimana perannya dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Padahal, memahami lembaga ini penting agar kita tahu bagaimana negara dijalankan, serta bagaimana suara rakyat disalurkan melalui wakil-wakilnya di parlemen. Mari kita bahas secara mendalam, dengan bahasa yang mudah dipahami dan penjelasan berdasarkan fakta hukum serta praktik politik Indonesia.

Pengertian DPR dan Kepanjangannya

DPR singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat.
Lembaga ini merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem pemerintahan Indonesia yang memiliki kekuasaan legislatif, yaitu membuat undang-undang bersama pemerintah.

DPR dibentuk berdasarkan UUD 1945 dan memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan, menyetujui anggaran, serta menyalurkan aspirasi rakyat.

Menurut Pasal 19 UUD 1945, anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Anggota DPR mewakili partai politik yang memperoleh suara dalam pemilu, sehingga keberadaannya mencerminkan kehendak rakyat.

Sejarah Singkat Pembentukan DPR di Indonesia

Untuk memahami posisi DPR saat ini, penting menelusuri sejarahnya. Lembaga ini sudah ada sejak awal kemerdekaan Indonesia, meskipun dengan bentuk dan fungsi yang sempat berubah-ubah.

1. Masa Awal Kemerdekaan (1945–1950)

Setelah Indonesia merdeka, lembaga legislatif pertama bernama Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). KNIP berfungsi sebagai pengganti DPR karena kondisi negara yang masih baru dan belum memungkinkan mengadakan pemilu.

2. Masa Konstituante (1950–1959)

Pada periode ini, Indonesia menganut sistem parlementer. DPR mulai berfungsi penuh sebagai lembaga legislatif yang membuat undang-undang. Namun, terjadi ketegangan antara eksekutif dan legislatif hingga akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang mengembalikan sistem presidensial dan memberlakukan kembali UUD 1945.

3. Masa Orde Baru (1966–1998)

Pada masa ini, DPR menjadi lembaga yang relatif kuat di atas kertas, tetapi secara praktik sangat dikendalikan oleh kekuasaan eksekutif di bawah Presiden Soeharto. Anggota DPR sebagian besar berasal dari Golkar dan ABRI (sekarang TNI).

4. Era Reformasi (1998–Sekarang)

Setelah reformasi, terjadi perubahan besar. DPR menjadi lembaga independen dan memiliki kekuasaan yang seimbang dengan pemerintah. Kewenangan DPR diperluas melalui amandemen UUD 1945, termasuk fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Tugas dan Wewenang DPR Menurut UUD 1945

Sebagai lembaga negara yang berperan penting dalam demokrasi, tugas dan wewenang DPR diatur secara jelas dalam Pasal 20A UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

1. Fungsi Legislasi

Fungsi utama DPR adalah membuat undang-undang bersama presiden. DPR memiliki hak untuk:

Mengusulkan rancangan undang-undang (RUU)

• Membahas dan menyetujui RUU bersama pemerintah
• Memberikan pertimbangan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu)

2. Fungsi Anggaran

DPR memiliki kewenangan dalam menyusun dan menyetujui APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) bersama presiden. Dalam hal ini, DPR bisa:

• Menyetujui atau menolak usulan anggaran dari pemerintah
• Mengawasi penggunaan anggaran agar tidak disalahgunakan

3. Fungsi Pengawasan

DPR berperan mengawasi jalannya pemerintahan agar sesuai dengan konstitusi dan kepentingan rakyat. Pengawasan ini dilakukan melalui:

• Pemanggilan pejabat pemerintah untuk dimintai keterangan
• Pembentukan Panitia Khusus (Pansus)
• Hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat

Susunan dan Keanggotaan DPR

DPR terdiri atas anggota yang berasal dari berbagai partai politik. Berdasarkan undang-undang, jumlah anggota DPR sebanyak 580 orang (hasil Pemilu 2024). Mereka dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali.

Pembagian Keanggotaan Berdasarkan Komisi

Dalam pelaksanaan tugasnya, DPR dibagi menjadi beberapa komisi sesuai bidang kerja, seperti:

• Komisi I: Pertahanan, luar negeri, dan komunikasi
• Komisi II: Pemerintahan dalam negeri
• Komisi III: Hukum dan HAM
• Komisi IV: Pertanian dan lingkungan hidup
• Komisi V hingga XI: Bidang-bidang lain seperti ekonomi, pendidikan, dan kesehatan

Selain komisi, ada juga badan-badan kelengkapan DPR, seperti:

• Badan Legislasi (Baleg) – menyusun program legislasi nasional
• Badan Anggaran (Banggar) – mengatur pembahasan anggaran
• Badan Kehormatan (BK) – menjaga etika anggota DPR
• Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) – mengurus hubungan internasional

DPR dan DPD: Apa Bedanya?

Banyak orang sering bingung antara DPR dan DPD. Padahal keduanya memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda.

DPR lebih fokus pada kebijakan nasional, sedangkan DPD lebih menyoroti kepentingan daerah. Keduanya bekerja sama di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Hak dan Kewajiban Anggota DPR

Sebagai wakil rakyat, setiap anggota DPR memiliki hak dan kewajiban yang harus dijaga.

Hak Anggota DPR:

1. 1. Hak mengusulkan RUU
   2. Hak imunitas (tidak dapat dituntut atas pendapat yang disampaikan di sidang)
   3. Hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat
   4. Hak memperoleh informasi dari pemerintah

 

Hak menyampaikan aspirasi rakyat

Kewajiban Anggota DPR:

1. Menjaga kehormatan lembaga dan konstitusi
2. Memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan pribadi
3. Menjunjung tinggi etika dan sumpah jabatan
4. Hadir dalam rapat-rapat resmi
5. Melaporkan harta kekayaan secara berkala kepada KPK

Peran DPR dalam Demokrasi Indonesia

Dalam sistem presidensial seperti Indonesia, DPR berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan eksekutif (pemerintah). Tanpa DPR, kekuasaan presiden bisa terlalu dominan.

Peran DPR bukan hanya membuat undang-undang, tetapi juga mewakili suara rakyat agar kebijakan pemerintah tidak melenceng dari kebutuhan masyarakat.

Sebagai contoh, ketika terjadi kenaikan harga bahan bakar atau isu pajak baru, DPR menjadi tempat di mana suara masyarakat disuarakan dan diperjuangkan melalui rapat, sidang, atau pembentukan panitia khusus.

Kritik dan Tantangan DPR di Era Modern

Meski memiliki peran penting, DPR juga tidak lepas dari kritik. Beberapa tantangan yang dihadapi lembaga ini antara lain:

1. Krisis kepercayaan publik.
   Banyak masyarakat merasa DPR belum maksimal memperjuangkan kepentingan rakyat.
2. Kasus korupsi dan pelanggaran etika.
   Beberapa anggota DPR terlibat kasus hukum yang menurunkan citra lembaga.
3. Transparansi dan akuntabilitas.
   Masyarakat kini menuntut DPR lebih terbuka terhadap proses legislasi.

Sebagai pengamat politik, saya menilai bahwa ke depan DPR harus melakukan reformasi internal. Perlu ada penerapan sistem meritokrasi, peningkatan transparansi digital, serta pelibatan publik dalam proses legislasi agar DPR benar-benar menjadi “rumah rakyat”.

Hubungan DPR dengan Pemerintah

DPR dan pemerintah memiliki hubungan yang saling melengkapi. Keduanya bekerja sama dalam pembentukan undang-undang dan pengelolaan keuangan negara.

Namun, DPR juga memiliki fungsi check and balance terhadap pemerintah. Artinya, meskipun bekerja sama, DPR tetap harus mengawasi agar kekuasaan eksekutif tidak disalahgunakan.

Contohnya, DPR bisa menolak rancangan undang-undang yang dinilai merugikan rakyat, atau membentuk panitia khusus untuk mengusut kebijakan pemerintah yang bermasalah.

Manfaat Memahami Fungsi DPR bagi Masyarakat

Sebagai warga negara, memahami apa itu DPR singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat dan apa fungsinya sangat penting.

Dengan mengetahui peran DPR, masyarakat bisa:

• Lebih kritis dalam memilih wakil rakyat di pemilu
• Aktif mengawasi kinerja DPR melalui media dan platform digital
• Menyampaikan aspirasi melalui mekanisme resmi
• Tidak mudah terpengaruh isu politik yang menyesatkan

Pemahaman ini juga membuat kita sadar bahwa demokrasi hanya berjalan sehat jika rakyat aktif mengawasi wakilnya.

Kesimpulan

Dari pembahasan panjang ini, kita bisa simpulkan bahwa DPR singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat, lembaga negara yang memiliki fungsi utama dalam membentuk undang-undang, menyusun anggaran, dan mengawasi jalannya pemerintahan.

Sebagai representasi rakyat, DPR memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga demokrasi dan kesejahteraan bangsa.

Kritik memang perlu, tapi partisipasi publik juga penting agar DPR terus berbenah. Semakin banyak masyarakat memahami tugas dan fungsi DPR, semakin kuat pula kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.

Mari jadi warga negara yang sadar politik — bukan hanya penonton, tapi juga pengawas aktif untuk memastikan DPR bekerja sesuai amanat rakyat.